bernasnews — Pencanangan Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta beredampak secara signifikan pada pertumbuhan bank sampah, dari sisi pertambahan anggota atau nasabah maupun volume pendapatan sampah yang disetor oleh warga.
Hal ini seperti yang dialami oleh Bank Sampah Surya Indah (BSSI) RW 08 Suryoputran, Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta. “Penambahan anggota atau nasabah ada beberapa dari warga RW sebelah yang kebetulan belum mempunyai bank sampah,” terang Ketua BSSI Leonarda Pinahayu, saat giat penimbangan sampah pilah, Jumat (17/3/2023).
Lanjut dia menjelaskan, dengan dicanangkan GZSA oleh Pemkot beberapa nasabah yang tadinya tidak aktif sekarang kembali menjadi aktif untuk melakukan pemilahan sampah untuk disetorkan ke BSSI.
“Penerimaan sampah pilah dilakukan setiap hari Jumat, hari ini merupakan hari terakhir karena pada bulan Ramadhan BSSI libur atau tidak buka. Jadi hari ini juga kesempatan bagi para nasabah untuk mengambil hasil tabungannya,” kata Pipin, panggilan akrab Leonarda Pinahayu.
Dalam catatan hasil tabungan nasabah BSSI, tertulis tabungan yang terbanyak atau sebagai rekor pada tahun 2023 ini adalah Ibu Nani Pujiastuti sebesar Rp 768.772. Pada kesempatan terpisah, Nani Pujiastuti pada bernasnews mengungkapkan, hasil tabungan sebesar itu adalah dari setor sampah pilah antara lain koran bekas, botol air kemasan, gelas plastic, dos, duplek, minyak jelantah, dan lain-lain.
“Lumayan bisa untuk beli seprei juga untuk pesan kue-kue kering untuk sajian saat lebaran besok,” ujar ibu yang juga aktifis PKK di Kelurahan Panembahan.
Bank Sampah Surya Indah (BSSI) RW 08 telah menapaki usia yang ke 10 tahun, didirikan tepat pada tanggal 27 April 2013, hingga kini tetap operasional. Awal berdirinya adalah dari gagasan sekelompok ibu-ibu PKK RW 08 Suryoputran yang peduli terhadap kebersihan lingkungan.
Beberapa waktu lalu, BSSI pernah mendapatkan peringkat sebagai bank sampah Kategori Emas oleh LSM Unilever Persada serta berbagai penghargaan lain, diantaranya dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa atau PPEJ. (ted)
