News  

Pemkab Sleman Raih Penghargaan Opini WTP Sebanyak 11 Kali

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo (Kiri) saat menerima trofi penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kementrian Keuangan Republik Indonesia dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Kamis (22/9/2022). Foto: Istimewa.

bernasnews — Pemerintah Kabupaten Sleman menerima Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia  atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 10 kali berturut-turut. Pencapaian ini tentu bukan lantas membuat kami berpuas diri begitu saja, akan tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan performa kinerja pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Hal itu dikemukan oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo usai menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kementrian Keuangan Republik Indonesia dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Kamis (22/9/2022).

“Keberhasilan ini merupakan wujud dari komitmen Pemkab Sleman untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan keberhasilan meraih opini WTP sebanyak 11 kali, akan menjadi pemacu semangat seluruh ASN Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan Pemkab Sleman,” kata Kustini.

Direktur Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Hadiyanto mengungkapkan, bahwa rakernas akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah kali ini bertujuan untuk memberi apresiasi atas raihan opini WTP. Mewujudkan penguatan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan awareness dan menjaga komitmen dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Dikatakan dia, dengan mengusung tajuk ‘Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat’. Pihaknya berharap tema tersebut bisa menjadi energi positif bagi para pengelola keuangan dan kinerja di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami berharap tema tersebut mampu menjadi energi positif bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan,” tandas Hardiyanto.

Sementara itu, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, terdapat peningkatan jumlah lembaga daerah yang meraih opini WTP. Pada tahun ini, untuk tingkat daerah berhasil meraih angka 92,25, dari yang sebelumnya berada di angka 89,7 persen.

“Terdapat 500 pemerintah daerah yang meraih opini WTP untuk tahun 2022. Sehingga, capaian laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP dinilai menjadi capaian yang luar biasa, baik untuk yang meraih kategori 5 tahun, 10 tahun, maupun 15 tahun berturut-turut,” lanjut Sri Mulyani.

Menurut dia, merupakan pencapaian yang luar biasa, apabila dilihat perjalanan Indonesia dalam membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab.

“Tidak hanya sekadar  dari sisi status hasil audit BPK WTP, namun yang sama dan yang penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat sebagai instrument keuangan di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia,” pungkas Sri Mulyani. (nun/ ted)

Leave a Reply

Your email address will not be published.